Jakarta – Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, menyatakan bahwa Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Termasuk memberikan kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.
Dia menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan dukungan pemerintah kepada rakyat kecil.
“UMKM seharusnya memiliki akses yang lebih luas, dan kebijakan dari Menteri Bahlil sudah menunjukkan kehadiran negara untuk mereka,” kata Sarmuji dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada cvtogel hari Sabtu.
Oleh karena itu, dia menyatakan dukungannya secara total terhadap berbagai kebijakan Menteri ESDM yang telah diterapkan. Sektor pertambangan nasional sebelumnya didominasi oleh banyak perusahaan besar.
Sarmuji menyebutkan bahwa kebijakan yang ada sebelumnya lebih menguntungkan korporasi, bahkan membuka pintu bagi kepentingan asing melalui impor dan kebijakan lainnya.
Situasi ini telah menjadi keluhan dari banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya melihat tanpa berperan di negerinya sendiri.
“Kebijakan baru ini sangat penting sebagai perbaikan agar mereka dapat berperan lebih di sektor pertambangan nasional,” jelasnya.
Sejak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM, dia telah berani mengambil langkah dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populer, termasuk melibatkan UMKM dalam urusan tambang.
Akibatnya, menurut Sarmuji, mereka yang sebelumnya tersisih bisa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi lebih, membawa angin segar ke dalam perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.
Di samping itu, Bahlil juga telah mencabut izin usaha pertambangan besar (IUP) yang telah mangkrak dan berencana untuk membagikannya kepada UMKM, khususnya yang berasal dari lokal.
Sarmuji menilai langkah ini memperkuat posisi pemerintah dalam mendukung pelaku usaha lokal dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Menteri Bahlil merupakan inovasi yang telah lama diinginkan rakyat dan langkah maju untuk distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
“Ini membuktikan bahwa negara ada untuk rakyat, bukan hanya untuk sekelompok pengusaha besar,” ujar Sarmuji menambahkan.
Di sisi lain, dia juga mengungkapkan perhatian terhadap mafia minyak impor, yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya, dan kini menyerang Bahlil setelah adanya kebijakan untuk meningkatkan produksi migas.
Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai narasi negatif untuk melemahkan kebijakan yang sebenarnya mendukung rakyat.
Narasi tersebut, menurut Sarmuji, juga mencakup isu mengenai IUP nikel milik PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.
Dia menekankan bahwa izin itu dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada menteri saat ini.
“Jangan biarkan publik terjebak dalam narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang kehadiran Negara untuk rakyat,” tambahnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kebijakan populis yang mengutamakan rakyat dan membantu Menteri ESDM dalam menciptakan pengelolaan pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.
